Pengertian Stilistika Menurut Para Ahli

Pengertian Stilistika Menurut Para Ahli

  • August 3, 2019

Pengertian Stilistika Menurut Para Ahli

Pengertian Stilistika Menurut Para Ahli

Pengertian Stilistika menurut Turner (dalam Pradopo, 1993: 264)

mengartikan stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan.

Definisi Stilistika menurut Ratna (2009: 167)

secara definisi stilistika adalah ilmu yang berkaitan dengan gaya dan gaya bahasa. Tetapi pada umumnya lebih mengacu pada gaya bahasa. Dalam bidang bahasa dan sastra stilistika berarti cara-cara penggunaan bahasa yang khas sehingga menimbulkan efek tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek keindahan.

Definisi Stilistika menurut Teeuw (dalam Fananie, 2000: 25)

stilistika merupakan sarana yang dipakai pengarang untuk mencapai suatu tujuan, karena stilistika merupakan cara untuk mengungkapkan pikiran, jiwa, dan kepribadian pengarang dengan cara khasnya.

Pengertian Stilistika menurut Sudjiman (1993: 13)

pengertian stilistika adalah style, yaitu cara yang digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian style dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa.

Definisi Stilistika menurut Endaswara (2003:72)

menyebutkan stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa suatu karya sastra. Selanjutnya dikatakan ada dua pendekatan analisis stilistika: “(1) dimulai dengan analisis sistem tentang linguistik karya sastra, dan dilanjutkan ke interpretasi tentang ciri-ciri sastra, interpretasi diarahkan ke makna secara total; (2) mempelajari sejumlah ciri khas yang membedakan satu sistem dengan sistem lain”.

Definisi Stilistika menurut Fananie (2000: 25)

mengemukakan stilistika atau gaya merupakan ciri khas pemakaian bahasa dalam karya sastra yang mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding dengan pemakaian bahasa dalam jaringan komunikasi yang lain. Gaya tersebut dapat berupa gaya pemakaian bahasa secara universal maupun pemakaian bahasa yang merupakan kecirikhasan masing-masing pengarang.
Berdasarkan pengertian stilistika di atas maka dapat disimpulkan bahwa stilistika adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa menimbulkan efek tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek keindahan yang merupakan ciri khas pengarang untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengungkapkan pikiran, jiwa, dan kepribadiaannya.
Periode Berlakunya UUDS 1950

Periode Berlakunya UUDS 1950

  • August 2, 2019

Periode Berlakunya UUDS 1950

Periode Berlakunya UUDS 1950

Mei 1950

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara  bagian yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili  Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD negara kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.

Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atasMukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.

Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950

Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggugugat”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.Perlu kalian keahui bahwa lembaga-lembaga negaramenurut UUDS 1950 adalah :

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Menteri-Menteri
  3. Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Mahkamah Agung
  5. Dewan Pengawas Keuangan

 

Artikel terkait :

UUD 1945

UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999

  • August 2, 2019

UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999

UUD 1945

UUD 1945

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959- 19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-1999).

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden.

Pertentangan  politik dan konflik

Selain itu muncul pertentangan  politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G-30-S/PKI  yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah.  Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

Semboyan Orde Baru

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Apakah tekad tersebut menjadi suatu kenyataan? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal yang jauh dari harapan.  Hampir sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah.

Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan  luwes  (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.

Sumber : https://ngelag.com/

UUD 1945

UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

  • August 2, 2019

UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

UUD 1945

UUD 1945

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan,  yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut  kelembagaan negara,  pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden,  memperkuat kedudukan DPR,  pemerintahan daerah,  dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

Periode 19 Oktober 1999

Pertanyaan kita sekarang, apakah UUD 1945 yang telah diubah tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya?  Tentu saja masih harus ditunggu perkembangannya, karena masa berlakunya belum lama dan masih masa  transisi. Setidaknya, setelah perubahan UUD 1945, adabeberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung. Misalnya dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Hal-hal tersebut tentu lebih mempertegas prinsip kedaulatan rakyat  yang dianut negara kita.

UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

Perlu kalian ketahui bahwa setelah melalui serangkaian perubahan (amandemen), terdapat lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk. Sebaliknya terdapat lembaga negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :

  1. Presiden
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Dewan Perwakilan Daerah
  5. Badan Pemeriksa Keuangan
  6. Mahkamah Agung
  7. Mahkamah Konstitusi
  8. Komisi Yudisial

 

Sumber : https://www.ram.co.id/

Bagian dari UN, Siswa SMK Mulai Jalani Ujian Kompetensi Keahlian

  • August 2, 2019

Bagian dari UN, Siswa SMK Mulai Jalani Ujian Kompetensi Keahlian

Bagian dari UN, Siswa SMK Mulai Jalani Ujian Kompetensi Keahlian

Kemendikbud — Ujian Nasional (UN) bagi peserta didik SMK

tidak hanya menjalani ujian tertulis. Sejak tanggal 20 Februari lalu, peserta UN untuk jenjang SMK sudah mulai menjalani ujian kompetensi keahlian (UKK) sebagai bagian dari ujian nasional. UN untuk peserta didik SMK dilaksanakan dalam bentuk ujian kompetensi keahlian (UKK) yang dibagi menjadi dua jenis ujian, yaitu ujian praktik kejuruan (UPK) dan ujian teori kejuruan (UTK).

Ujian praktik kejuruan dilaksanakan secara serentak pada rentang waktu tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017. Kemudian untuk ujian teori kejuruan akan berlangsung pada 6 April 2017, sesuai jadwal UN untuk SMK dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2016/2017.

Yang menarik dari ujian praktik kejuruan adalah siswa akan diuji kemampuannya dalam mengerjakan sebuah tugas atau membuat suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi. Hasil ujian kompetensi keahlian (UKK), baik teori maupun praktik, akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan bagi pemangku kepentingan atau stakeholder akan dijadikan sebagai informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja yang merupakan lulusan SMK.

Salah satu tujuan penyelenggaraan UKK adalah untuk memfasilitasi siswa SMK

yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Setelah mengikuti UKK dan lulus sesuai standar kompetensi, siswa akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang memuat nama kompetensi keahlian dan daftar kompetensi atau unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten. Misalnya, peserta didik dari program keahlian Tata Boga akan diuji untuk dua kompetensi, yaitu Jasa Boga dan Patiseri. Setelah dinyatakan lulus UKK, peserta didik tersebut akan menerima dua sertifikat kompetensi, yaitu sertifikat kompetensi untuk Jasa Boga, dan sertifikat kompetensi untuk Patiseri.

Syafna Nuraadhila Khalda, siswi SMK Negeri 27, menceritakan pengalamannya usai menjalani ujian praktik kejuruan untuk kompetensi Jasa Boga, yaitu Restaurant Service. “Yang diuji pertama itu folding napkin. Jadi serbet kita buat jadi bermacam-macam bentuk, seperti angsa atau bintang. Kedua, mise en place, itu misalnya kita memoles pisau-pisau supaya lebih higienis karena memakai air panas. Kemudian yang ketiga table set up. Ada aturannya juga. Misalnya cutleries (alat makan) semua harus (diletakkan) lurus. Harus sesuai prosedur juga, dari appetizer (makanan pembuka) sampai dessert (makanan penutup). Terus keempat, sequence service itu harus sesuai urutan servis, sampai urutan makanan yang disajikan,” tutur Syafna usai menjalani ujian praktik kejuruan di SMKN 27 Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Salah satu penguji UKK di SMKN 27 Jakarta, Muhamad Faizul mengatakan, lewat UKK

siswa diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di sekolah dan menunjukkan kompetensinya. “SMK itu kan rencananya agar mereka cepat kerja dan mudah mencari pekerjaan, ya di sini lah tempatnya. Kalau keluar dari sini terbukti kompeten, dia akan bisa masuk kerja, misalnya melamar ke hotel-hotel,” ujar Faizul yang merupakan penguji dari eksternal dari asosiasi profesi. Ia merupakan penguji eksternal dari IFBEC (Indonesian Food and Beverages Executive Association).

Ujian praktik kejuruan untuk SMK akan berlangsung pada rentang waktu tanggal 20 februari 2017 hingga 18 Maret 2017. Ada 46 program keahlian dengan 178 jenis kompetensi yang akan diujikan dalam ujian praktik kejuruan. Materi uji pada UKK , baik teori maupun praktik disusun berdasarkan jenjang kompetensi lulusan SMK pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (Desliana Maulipaksi)

 

Baca Juga :

 

 

Mendikbud: Kehumasan dan Layanan Informasi Penting dalam Instansi Pemerintah

  • August 2, 2019

Mendikbud: Kehumasan dan Layanan Informasi Penting dalam Instansi Pemerintah

Mendikbud Kehumasan dan Layanan Informasi Penting dalam Instansi Pemerintah

Kemendikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Informasi dan Kehumasan di lingkungan Kemendikbud. Dalam sambutannya di pembukaan rakor tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kehumasan dan informasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu organisasi, termasuk instansi pemerintah.

“Kehumasan dan informasi saya kira merupakan bagian yang sangat strategis dan vital dalam organisasi kita. Ini harus kita benahi terus-menerus karena menjadi bagian dari sisi ekspansi kita,” ujar Mendikbud di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Ia mengatakan, dalam menjalankan organisasi ada dua kegiatan utama, yakni konsolidasi dan ekspansi. Konsolidasi berarti melakukan penataan internal, sedangkan ekspansi berarti melakukan pengembangan atau perluasan cakupan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, katanya, kehumasan menjadi bagian dari ekspansi.

Mendikbud juga menambahkan, antara konsolidasi dan ekspansi harus berjalan seiring.

“Jangan sampai konsolidasi melulu, tapi tidak diekspos ke dunia luar (apa yang dikerjakan). Atau sebaliknya, pamer terus ke dunia luar, padahal tidak ada substansinya,” tuturnya.

Ia juga meminta agar informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat agar segera disampaikan, jangan sampai ditunda-tunda. “Semakin cepat suatu informasi disampaikan ke masyarakat akan semakin baik, sehingga tidak membuat masyarakat bertanya-tanya lebih lama,” ujar Mendikbud.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga meminta humas pemerintah untuk mampu menjalin kerja sama dengan media mainstream, atau media yang menjadi arus utama dalam memberikan informasi ke publik. Hal ini penting sebagai salah satu strategi untuk menangkal fenomena hoax atau berita palsu yang sekarang ini kerap dikonsumsi masyarakat dengan mudah.

“Memang sekarang media sosial dan media lain penting, tapi media mainstream juga

tetap masih penting karena masyarakat masih percaya dengan media mainstream, apalagi dihadapkan dgn isu hoax. Lalu jalinan kerja sama dengan wartawan juga harus dijalankan dengan baik,” katanya.

Terkait fungsi humas dalam melayani pengaduan masyarakat, Mendikbud mengimbau agar pengaduan tidak berhenti di tahap menampung pengaduan, melainkan bisa menggali informasi lebih dalam lagi terkait masalah yang diadukan. “Orang yang datang ke kita untuk mendapatkan pelayanan bukan hanya sebagai subjek yang butuh kita, tapi kita juga butuh mereka, kita gali informasi dari masyarakat yang mengadu. Kalau ada yang penting, sampaikan ke pimpinan supaya pimpinan bisa mengarahkan dan mengeksekusi dalam penyelesaian masalah,” kata Mendikbud.

Ia menuturkan, saat menerima pengaduan dari masyarakat, humas pemerintah harus bisa melakukan fact finding, atau mendapatkan fakta baru, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang bukan hanya dalam bentuk aduan, tetapi juga bisa menggali masalah internal yang harus dibenahi.

Mendikbud juga berpesan agar kualitas sumber daya manusia (SDM) kehumasan juga harus terus ditingkatkan. Tenaga kehumasan setidaknya harus bisa melakukan tiga hal utama, yaitu wawancara atau menggali informasi, menulis, dan memotret (fotografi). Seorang humas harus bisa menggali informasi, kemudian menulisnya menjadi sebuah berita atau fakta dengan gaya komunikasi yang baik, serta memotret untuk bisa memberikan informasi faktual dengan cepat.

“Ada fakta, ada narasi hasil investigasi, dan sekaligus ajukan solusi atau rekomendasi apa yang harus dilakukan. Kalau perlu tiap minggu diagendakan pertemuan agen-agen informasi di tiap unit utama untuk saling berbagi informasi,” kata Mendikbud. Ia berharap, kinerja kehumasan dan informasi di Kemendikbud bisa terus meningkat di masa mendatang.

Rakor Informasi dan Kehumasan di lingkungan Kemendikbud diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud. Rakor dihadiri perwakilan unit-unit utama eselon 1 dan 2 di Kemendikbud, dengan mengambil tema “Sinergi Komunikasi Publik dalam Menyosialisasikan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017”. Rakor Informasi dan Kehumasan ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 13 dan 14 Februari 2017 di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta. Beberapa hal yang dibahas antara lain strategi komunikasi, program kerja, serta anggaran publikasi dan sosialisasi kebijakan Kemendikbud. (Desliana Maulipaksi)

 

Sumber :

https://www.ayoksinau.com/

Tidak Ada Ujian Nasional Perbaikan (UNP) di Tahun 2017

  • August 2, 2019

Tidak Ada Ujian Nasional Perbaikan (UNP) di Tahun 2017

Tidak Ada Ujian Nasional Perbaikan (UNP) di Tahun 2017

Kemendikbud — Salah satu kebijakan baru yang diterapkan pada penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2017

adalah ditiadakannya ujian nasional perbaikan (UNP). Namun, bagi siswa yang ingin memperbaiki nilai ujian nasionalnya dapat mengikuti ujian susulan yang juga berfungsi sebagai ujian nasional perbaikan.

“Ujian nasional untuk perbaikan tetap ada, hanya saja waktunya tidak khusus seperti UN Perbaikan pada tahun lalu,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Nizam, saat rapat koordinasi UN tahun 2016/2017 di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, (8/2/2017).

Nizam mengatakan, Kemendikbud akan tetap melayani para lulusan SMA/sederajat

yang ingin memperbaiki nilai UN melalui momentum ujian susulan. “Jadi ujian susulan diselenggarakan sekaligus untuk anak-anak yang mau memperbaiki nilai UN. Ujian susulan tahun ini bisa jadi ujian nasional perbaikan untuk lulusan tahun lalu, sedangkan lulusan tahun ini bisa melakukan perbaikan pada ujian susulan tahun depan,” tuturnya.

Nizam mengatakan, salah satu pertimbangan ditiadakannya UNP pada tahun ini adalah hasil evaluasi dari UNP tahun lalu. Pada UNP tahun 2016, tercatat sekitar 160 ribu lulusan SMA/sederajat yang mendaftar sebagai peserta UNP. Namun, pada hari penyelenggaraan UNP, dari jumlah tersebut hanya terdapat kurang dari 10 persen peserta yang hadir untuk ujian.

“Ini berarti dari sisi resources tidak efisien. Boros jadinya,” tutur Nizam.

Syarat mengikuti ujian susulan untuk memperbaiki nilai UN adalah memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55,0. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2016/2017, nilai hasil UN dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100. Tingkat pencapaian kompetensi lulusan masuk kategori kurang, jika nilai yang diperoleh siswa kurang dari atau sama dengan 55,0.

Terkait pemanfaatan hasil UN untuk seleksi di perguruan tinggi, Nizam

menuturkan, sudah ada pernyataan kesepakatan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa mereka akan memanfaatkan nilai UN sebagai bagian dari seleksi masuk perguruan tinggi.

“Bagaimana menggunakannya itu kita serahkan pad masing-masing perguruan tinggi. Kita (Kemendikbud) memberikan beberapa alternatif dan beberapa cara untuk menggabungkan nilai dan sebagainya. Kemudian pertimbangan bagaimana menggunakannya itu kita berikan sepenuhnya kepada teman-teman Kemristekdikti dan perguruan tinggi,” kata Nizam. (Desliana Maulipaksi)

 

Sumber :

https://www.dosenmatematika.co.id/

Standar Manajemen

  • August 1, 2019

Standar Manajemen

Standar Manajemen

Standar sistem manajemen mutu SO-9001 adalah

standar internasional tentang manajemen mutu. ISO-9001 dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, sebuah badan yang telah mengeluarkan lebih dari 17000 standar yang berguna. ISO-9001 pertama dikeluarkan pada tahun 1987. Versi yang terbaru adalah ISO-9001:2008.

 

Standar sistem manajemen mutu ISO-9001 bertujuan

untuk menjamin konsistensi organisasi dalam menghasilkan produk yang bermutu yang dapat memuaskan pelanggannya. Untuk tujuan tersebut, ISO-9001 berisi persyaratan-persyaratan bagaimana organisasi harus mengendalikan berbagai proses yang dapat mempengaruhi mutu, baik langsung maupun maupun tidak langsung. Persyaratan tersebut pada dasarnya adalah saduran dari praktek-praktek bisnis yang sudah diakui oleh dunia industri efektif dalam upaya penjaminan mutu.

 

Manfaat dari dikembangkannya suatu standar manajemen

mutu adalah agar suatu industri bisa memperluas dan mempertahankan pasar, dimana pada jaman sekarang banyak sekali industri-industri yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, karena itu suatu industri harus mempunyai suatu standar agar bisa bertahan dan bersaing dengan industri-industri yang lainnya. Selain itu manfaat lain yang didapat dari pengembangan standar manajemen ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerja serta memudahkan dalam pengendalian berbagai aktifitas. Sehingga apabila dalam menghadapi suatu masalah maka masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif sampai keakar-akarnya dan mencegah agar masalah tersebut tidak muncul kembali.

Tapi dalam penerapannya masih sangat sulit dilakukan karena membutuhkan tahapan-tahapan yang sestematis yang dimulai dari tahapan perencanaan perubahan, pelaksanaan, pemantauan dan tindak lanjut.

Karena itu  untuk menerapkan standar manajemen ini membutuhkan waktu yang cukup lama, variasi waktu tergantung dari ketersediaan sumber daya dalam organisasi, komitmen pihak manajemen, praktek manajemen mutu yang sudah diterapkan dan pengaturan program.

Sumber : https://pengajar.co.id/

Peraturan dan Regulasi

  • August 1, 2019

Peraturan dan Regulasi

Peraturan dan Regulasi

Peraturan adalah

sesuatu yang disepakati bersama dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

Peraturan ini yang mengatur pola atau cara hidup dalam lembaga atau kelompok tersebut, dan biasanya bagi yang melanggar maka maka akan dikenakan sanksi.

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat

membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya

Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.” Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus.

 

Regulasi diamanatkan oleh upaya negara

untuk menghasilkan hasil yang tidak mungkin sebaliknya terjadi, memproduksi atau mencegah hasil di tempat yang berbeda dengan apa yang dinyatakan mungkin terjadi, atau memproduksi atau mencegah hasil dalam rentang waktu yang berbeda daripada yang akan terjadi. Dengan cara ini, Regulasi dapat dilihat sebagai artefak laporan pelaksanaan kebijakan. Contoh umum regulasi mencakup kontrol di masukan pasar, harga, upah, persetujuan Pembangunan, efek polusi, pekerjaan bagi orang-orang tertentu dalam industri tertentu, standar produksi untuk barang-barang tertentu, pasukan militer dan jasa.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/

Masyarakat Madani dalam Islam

  • July 30, 2019

Masyarakat Madani dalam Islam

Masyarakat Madani dalam Islam

Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani, menurut beberapa orang, pertama kali diciptakan oleh Naquib al-Attas, profesor sejarah Islam dan peradaban dari Malaysia. Jika ditelusuri lebih jauh, istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab dan merupakan terjemahan al-mujtama al-madany. Jika demikian, kemungkinan istilah yang diciptakan oleh Naquib al-Attas diadopsi dari karakteristik masyarakat Islam yang telah diaktualisasikan oleh Rasulullah di Madinah, yang kemudian disesuaikan dengan konteks kontemporer. | Dosen PPKn

Definisi Masyarakat Madani

Masyarakat Madani Adalah, Pengertian Masyarakat Madani, Ciri-ciri Masyarakat Madani, Karakteristik Masyarakat Madani, Masyarakat Madani dalam Islam, Konsep Masyarakat Madani
Masyarakat Madani dalam Islam | www.dosen-ppkn.blogspot.com

Kata “Madina” yang berarti kota ini terkait dan memiliki akar yang sama dengan kata ‘tamaddun’ yang berarti peradaban. Kombinasi gagasan ini membawa persepsi ideal bahwa “madina” adalah simbol peradaban kosmopolitan. Bukan suatu kebetulan bahwa kata “madinah” juga merupakan tempat kata “din” (agama). Korelasi tersebut menunjukkan bahwa ideal ideal agama (Islam) adalah realisasi masyarakat kosmopolitan beradab sebagai struktur fisik umat Islam.

Istilah ini kemudian diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim – yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia – di Festival Istiqlal pada bulan September 1995. Dalam ceramahnya Anwar Ibrahim secara khusus menjelaskan karakteristik masyarakat madani dalam kehidupan kontemporer, seperti multietnis, saling ketergantungan, dan kemauan untuk saling menghormati dan pengertian. Inilah yang kemudian mendorong beberapa kalangan intelektual Muslim Indonesia untuk menanamkan karyanya terkait wacana masyarakat madani. Salah satunya Azyumardi Azra dalam bukunya “Menuju Masyarakat madani” (1999) dan Lukman Soetrisno dalam bukunya “Memberdayakan Rakyat dalam Masyarakat Madani” (2000).

Jika diteliti secara komprehensif, maka dalam ajaran Islam ada ciri universal baik dalam konteks hubungan vertikal, maupun hubungan horizontal. Dalam kasus ini Yusuf al-Qaradawi mencatat, ada tujuh karakteristik universal seperti itu, yang kemudian dia jelaskan secara spesifik dalam bukunya al-Khashâ’ish al-‘Ammah li al-Islâm. Tujuh karakteristiknya adalah; ketuhanan (al-rabbâniyah), kemanusiaan (al-insâniyyah), komprehensifitas (al-syumûliyah), kemoderatan (al-wasathiyah), realitas (al-wâqi`iyah), kejelasan (al-wudhûh), dan kohesi antara stabilitas dan fleksibelitas (al-jam’ bayna al-tsabât wa al-murûnah).

Tujuh karakteristik

Tujuh karakteristik ini menjadi paradigma integral setiap muslim dari waktu ke waktu. Dari tujuh karakteristik tersebut, ada dua karakteristik mendasar yang menjadi patokan pengembangan masyarakat sipil, yaitu humanisme (al-insâniyyah) dan kemoderatan (al-isathiyyah). Lima karakteristik lainnya-kecuali al-rabbaniyyah-setidaknya bisa diintegrasikan ke dalam kategori toleran (al-samahah). Karena al-rabbaniyah, menurut al-Qaradawi, adalah tujuan dan muara masyarakat madani itu sendiri. Integrasi karakteristik ini hanyalah upaya untuk menyederhanakan konsep masyarakat sipil yang dibahas dalam makalah ini, untuk Islam itu sendiri – menurut Umar Abdul Aziz Quraysy – adalah agama yang sangat toleran, baik dalam soal aqidah, ibadah, muamalah, atau moral.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rasulullah mengajarkan tiga karakteristik Islam yang menjadi fondasi perkembangan masyarakat madani yaitu humanis, moderat, dan toleran. Masyarakat madani pada umumnya adalah sekelompok orang di suatu negara atau negara tempat mereka tinggal idealnya dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, begitu juga tatanan sosial yang mapan. Masyarakat seperti ini sering disebut sebagai masyarakat sipil atau yang pemahamannya selalu mengacu pada “cara hidup masyarakat yang terbaik, adil, dan beradab.”

 

Sumber : https://pelajaranips.co.id/