aplikasi TIK bisa kelola inflasi

Aplikasi TIK bisa kelola inflasi

  • August 10, 2019

Aplikasi TIK bisa kelola inflasi

aplikasi TIK bisa kelola inflasi

JAKARTA (IndoTelko)

Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dinilai bisa mengelola inflasi di Indonesia.

“Kalau kita ingin memanfaatkan teknologi informasi untuk meng-adrress issue, katakanlah satunya logistik di bidang pertanian. Pertanian itu kan bukan hanya beras aja karena ini kan masuk sembilan bahan pokok, jadi mempengaruhi inflasi,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara belum lama ini.

“Karena bicaranya adalah inflasi, jadi saya coba super impose 1 peta menjadi 3. Ini datanya dari Bank Indonesia (BI) kantor daerah. Ini kan ada dari Aceh, Sumatera Barat, kantor-kantornya Bank Indonesia kemudian kombinasikan dengan data-data dari Kementerian Pertanian. Jadi di Bali itu ternyata ada sentra produksi bawang merah,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan peta itu akan memudahkan pengambilan kebijakan oleh BI dan pemerintah terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah mengantisipasi inflasi. Bahkan bisa melibatkan ekosistem untuk mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan.

“Tinggal kita kembangkan pada elemen ekosistem. Aplikasinya apa? Hanya informasi kah? Forum kah? Tempat orang menawarkan saya 2 hari lagi mau panen? Siapa yang mau beli yang terdekat? Atau sudah merupakan aplikasi yang bersifat transaksi? Nah ini yang harus kita dorong sama-sama,” tuturnya.

Bahkan menurut Rudiantara tidak hanya ada di sektor distribusi saja aplikasi TIK bisa dimanfaarkan.

“Kalau aplikasinya, ya kalau misalkan cukup informasinya saja bisa pakai 2G tidak ada masalah tapi kalau sudah canggih transaksinya seperti tanihub, sayurbox, dan lain-lain. Padahal kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk industri. Jadi pemanfaatan bukan hanya distribusi, tetapi juga kepada sektor produksi,”ungkapnya.

Rudiantara menyatakan pertanian di Bali yang sudah menggunakan Internet of Things (IoT). “Yang tadinya ngukur hara nyuruh orang segala rupa, ini sudah menggunakan sensor. Kemudian, pakan ikan, di Jawa Barat, itu sudah menggunakan teknologi sensor. Jadi, ikan itu makan ada waktunya. Dan ini membuat efisiensi,” pungkasnya.(wn)

 

Artikel terkait

 

Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani Lengkap

Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani

  • July 30, 2019

Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani Lengkap

Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani Lengkap

Sejarah Masyarakat Madani

Di bawah ini akan kami hadirkan penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan konsep masyarakat madani. Jika ditarik kebelakang, konsep masyarakat madani sudah ada pada zaman aristoteles. Wow banget kan? Nah bagi yag belum tahu, yu baca penjelasanan singkatnya berikut! | Dosen PPKn

Konsep masyarakat madani sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala. Kosep ini berasal dari perjuangan politik sertan sejarah masyarakat Eropa Barat yang menjalani proses peralihan atau pergantian dari pola kehidupan feodal ke kehidupan masyarakat industri yang kapitalis. Konsep masyarakat madani, jika dipelajari, sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jika dicari akar sejarahnya, perkembangan konsep masyarakat madani sudah ada sejak zaman Aristoteles yaitu sekitara tahun 384-322 SM. Pada saat itu, masyarakat madani dipahami sebagai suatu sistem negara dengan menggunakan istilah ‘koinoniah politike’, sebuah komunitas politik dimana warga masyarakat dapat terlibat langsung dalam berbagai konteks politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan masyarakat politik serta etika di mana warga atau masyarakat di dalamnya setara di depan hukum.

Sejarah Masyarakat Madani

Perkembangan Masyarakat Madani, Konsep Masyarakat Madani, Sejarah Singkat Masyarakat Madani, Pengertian Masyarakat Madani, Karakteristik Masyarakat Madani, Masyarakat Madani dalam Islam, Konsep Masyarakat Madani,

Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani

Konsepsi dasar yang digambarkan oleh Aristoteles diikuti dan dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero pada tahun 106-43 SM dengan istilah ‘Societies Civilies’ yang dapat diartikan sebagai sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lain. Istilah yang dikemukakan oleh Cicero tersebut lebih mengarah pada konsep sebuah negara kota (City State), yaitu untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisir. Konsep yang sama juga dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588-1679 M dan Jhone Locke pada tahun 1632-1704 M. Selanjutnya, di Prancis muncul John Jack Rousseau, yang akrab dengan bukunya The Social Contract pada tahun 1762. Dalam buku J.J. Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat, dan kesepakatan politik yang harus dilakukan antara manusia dan kekuasaan.

Pada tahun 1767

konsep masyarakat madani dikembangkan kembali oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural serta politik di Skotlandia. Ferguson menggarisbawahi bahwa masyarakat madani merupakan visi etis dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman tentang konsep masyarakat madani tersebut dipakai guna mengantisipasi perubahan sosial sebagai akibat dari revolusi industri dan munculnya kapitlisme serta perbedaan mencolok antara masyarakat dan individu. Karena dengan konsep ini sikap solidaritas, saling mencintai serta saling percaya akan muncul antar warga secara alami.

Setelahnya yaitu di tahun 1792

Muncul lagi konsep masyarakat madani yang mempunyai aksentuasi yang berbeda dengan sebelumya. Konsep masyarakat madani yang ini dikemukakan oleh Thomas Paine yang menggunakan istilah civil society sebagai kelompok orang yang memiliki posisi diametral dengan negara, bahkan dianggap sebagai antitesis negara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil menurut Paine merupakan ruang di mana warga negara bisa mengembangkan kepribadian serta memberikan kesempatan untuk memuaskan kepentingan mereka secara bebas dan tanpa paksaan.

Perkembangan konsep masyarakat madani dikembangkan lebih lanjut oleh G.W.F Hegel pada tahun 1770-1831 M, Karl Mark pada tahun 1818-1883 M serta Antonio Gramsci pada tahun 1891-1837 M. konsep tentang masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh tersebut diatas menggarisbawahi tentang masyarakat sipil sebagai elemen kelas ideologi yang dominan. Pemahaman tersebut lebih mengarah kepada suatu reaksi terhadap model pemahaman yang dibuat oleh paine (yang menganggap masyarakat sipil sebagai bagian terpisah dari negara).

Setelahnya, konsep masyarakat madani juga dikembangkan oleh Alexis de ‘Tocqueville pada tahun 1805-1859 M didasarkan pada pengalaman demokrasi yang terjadi di Amerika, dengan mengembangkan teori masyarakat madani sebagai intensitas pengembangan kekuasaan. Bagi de ‘Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat madani yang membuat demokrasi di Amerika memiliki daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, independensi dan kapasitas politik masyarakat madani, warga negara akan dapat menyeimbangkan dan mengendalikan kekuasaan negara.

Di Indonesia, masyarakat madani sebagai terjemahan civil society pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Malaysia saat itu, pada pidato Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah di Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Istilah ‘masyarakat madani’ diterjemahkan dari bahasa Arab mujtama yaitu ‘madani’, yang diperkenalkan oleh prof. Naquib Attas, seorang sejarawan dan peradaban Islam asal Malaysia, pendiri ISTAC. Kata “madani” dapat diartikan sebagai sipil atau beradab. Madani juga berarti peradaban, seperti kata-kata Arab lainnya seperti hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep masyarakat madani untuk orang-orang Arab mengacu pada hal-hal ideal dalam kehidupan. Konsep masyarakat madani itu universal dan membutuhkan adaptasi yang harus diwujudkan di Negara Indonesia mengingat konsep dasar masyarakat yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

Konsep Civil Society

Konsep Civil Society sangat baru di kalangan masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan proses dalam perkembangannya. Ini bukan hal yang mudah, karena itu memerlukan langkah-langkah yang efektif, sistematis, dan berkesinambungan untuk mengubah paradigma dan pemikiran masyarakat Indonesia.

Artikel terkait :

Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai

Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai

  • July 23, 2019

Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai

Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai

Program Padat Karya Tunai Irigasi

Thedarksideofthesun.Org – Tasikmalaya — Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau lokasi program padat karya tunai irigasi, di Desa Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (16/1/2018).
Kunjungan tersebut sekaligus menandai dimulainya program padat karya tunai melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 169 lokasi yang berada di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Melalui program ini, sebanyak 160 petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Pemakai Air di Kecamatan Cibeureum melakukan perbaikan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi ini mendapatkan air dari Bendung Cikunteun.
“Ini seminggu saja belum tapi progresnya cepat sekali,” ungkap Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa program Padat Karya Tunai ini akan menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.
Sementara untuk Provinsi Jawa Barat, P3-TGAI dilaksanakan di 711 lokasi di 19 kabupaten dengan nilai anggaran Rp 160 Milyar yang melibatkan 15 orang per lokasi bekerja selama kurang lebih 50 hari.
Menteri Basuki mengatakan melalui program ini memberikan banyak manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, diantaranya semakin banyak uang beredar di masyarakat, sehingga diharapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarakat desa semakin naik.
Diungkapkan Menteri Basuki, para petani yang bekerja tersebut dibayar dengan upah Rp 60 ribu per hari untuk asisten tukang dan Rp 80 ribu per hari untuk tukang, sesuai dengan standar upah lokal di daerah tersebut. Untuk di Tasikmalaya dan daerah Jawa Barat lainnya, upah tersebut dibayarkan setiap pekan yakni pada hari Kamis.
“Di seluruh Indonesia ada 5.000 lokasi untuk P3-TGAI dengan anggaran Rp 1,12 Triliun. Sekitar 15%-nya ada di Jawa Barat. Menyerap tenaga kerja sekitar 500 ribu orang, yang bekerja selama 50 hari,” kata Menteri Basuki.
Dengan P3TGAI, Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi.
“Biasanya para petani, setelah masa tanam, pergi ke kota, untuk mencari pekerjaan lain. Tapi, dengan adanya program Padat Karya ini, mereka jadi tidak perlu pergi kemana-mana. Justru mereka membangun desanya lewat pembangunan saluran irigasi dan mendapatkan upah yang cukup,” ujar Menteri Basuki. Masing-masing lokasi akan mendapat alokasi Rp 225 juta dengan komposisi Rp 195 juta untuk pekerjaan fisik dan Rp 30 juta untuk tenaga pendamping. Tenaga pendamping yang direkrut berasal dari daerah tersebut yang salah satu tugasnya untuk membantu desain pekerjaan dan pembuatan laporan administrasi pekerjaan.
Selain P3-TGAI, program padat karya Kementerian PUPR lainnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional yakni operasi dan pemeliharaan irigasi. Total anggarannya sebesar Rp 1,6 triliun dimana alokasi belanja upah Rp 664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang.
Turut mendampingi Menteri Basuki adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Agung Djuhartono, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Artyanto Busono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Danang Baskoro dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.