UUD 1945

UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

  • August 2, 2019

UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

UUD 1945

UUD 1945

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan,  yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut  kelembagaan negara,  pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden,  memperkuat kedudukan DPR,  pemerintahan daerah,  dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

Periode 19 Oktober 1999

Pertanyaan kita sekarang, apakah UUD 1945 yang telah diubah tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya?  Tentu saja masih harus ditunggu perkembangannya, karena masa berlakunya belum lama dan masih masa  transisi. Setidaknya, setelah perubahan UUD 1945, adabeberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung. Misalnya dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Hal-hal tersebut tentu lebih mempertegas prinsip kedaulatan rakyat  yang dianut negara kita.

UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

Perlu kalian ketahui bahwa setelah melalui serangkaian perubahan (amandemen), terdapat lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk. Sebaliknya terdapat lembaga negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :

  1. Presiden
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Dewan Perwakilan Daerah
  5. Badan Pemeriksa Keuangan
  6. Mahkamah Agung
  7. Mahkamah Konstitusi
  8. Komisi Yudisial

 

Sumber : https://www.ram.co.id/